Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Apbn Dan Apbd Yang Benar Adalah

Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Apbn Dan Apbd Yang Benar Adalah

Kenegaraan

Begini Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN

Mohon bantuannya jelaskan tujuan APBN dan fungsi APBN?

circle with chevron up

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia selama satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. APBN merupakan diamanatkan dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004.

Lantas, apa fungsi dan tujuan APBN?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Itu APBN?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat APBN didefinisikan dalam
Pasal 23 ayat (1)
UUD 1945
sebagai berikut:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun mengenai penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN dapat Anda lihat pengaturan lebih lanjut ke dalam
UU 17/2003
,
UU 1/2004, dan
UU 15/2004.[1]

Sederhananya, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).[2] Dikatakan tahunan karena APBN ditetapkan setiap tahun oleh undang-undang dengan masa keberlakuan satu tahun, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.[3]

Masa keberlakuan APBN adalah satu tahun dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.[4]

APBN sendiri terdiri atas tiga komponen utama, antara lain:[5]

  1. Anggaran pendapatan;
  2. Anggaran belanja; dan
  3. Pembiayaan.

Sebelum APBN disahkan, dibuat terlebih dahulu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“RAPBN”) yang disusun oleh Menteri Keuangan, berikut pula apabila ada rancangan perubahan APBN.[6]

Setelahnya, DPR akan memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan pemerintah pusat pada bulan Agustus tahun sebelumnya dan dapat pula mengajukan usul perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran RAPBN. Pengambilan keputusan DPR mengenai RAPBN dilakukan selambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.[7]

Baca juga:
Dasar Hukum Dana Aspirasi Anggota DPR

Fungsi APBN

Sebelum menjelaskan tujuan APBN, kita perlu memahami apa saja fungsi APBN. Berikut ini rincian fungsi APBN yaitu:[8]

  1. Otorisasi

Hal ini berarti anggaran negara berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

  1. Perencanaan

Suatu anggaran negara berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

  1. Pengawasan

APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

  1. Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

  1. Distribusi

Artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

  1. Stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tujuan APBN

Disarikan dari laman
Pustekkom Kemdikbud
yang berjudul
APBN dan APBD, tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini penting agar dapat terealisasikannya peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sedangkan tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Baca juga:
Bolehkah Pemda Menerima Langsung Hibah Luar Negeri?

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan
selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan APBN, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
    Corona Virus Disease
    2022 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

  1. Penetapan APBN, yang diakses pada 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB;
  2. APBN dan APBD, yang diakses pada 18 Maret 2022, pukul 16.15 WIB.

[1] Penetapan APBN, yang diakses pada 18 Maret 2022, pukul 16.00 WIB

[3] Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU 17/2003

[4] Pasal 7 UU 17/2003

[5] Pasal 11 ayat (2) UU 17/2003

[6] Pasal 8 huruf b UU 17/2003

[8] Pasal 3 ayat (4) dan penjelasannya UU 17/2003

Tags:

Pernyataan Yang Berhubungan Dengan Apbn Dan Apbd Yang Benar Adalah

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pengertian–fungsi–dan-tujuan-apbn-lt62359ad0f21e1/

Leave a Comment