Apakah Yang Dimaksud Dengan Cultuur Procenten

Apakah Yang Dimaksud Dengan Cultuur Procenten


           Cultuur procenten atau prosenan tanaman


adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.

#Bersumber di Internet.


Page 2


perilaku yang sesuai dengan sila ke satu​


bagaimana orang utan mendapatkan makanan​


1. Siapakah presiden di ngara Indonesia?2. Siapakah Presiden di negara Inggris?3. Siapakah Presiden di negara China?4. Siapakah Presiden di negara Pol …

andia?5. Siapakah Presidan di negada Palestina?Tolong di jawab ya,, akan saya kasih hadiah poin banyak soalnya​


Jelaskan Bagaimana cara indonesia melawan penjajah dan Negara apa saja yang menjajah indonesia??Tolong yaa​


kak/bang/dikTolong dong,, jawab kapan aja bisa kokJangan ngasal dan NO CONTEK DARI WEBSITE,GOOGLEATAU JAWABAN LAIN!​


Tuliskan perbedaan antara rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yang ditetapkan dalam sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945​


sebutkan faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat!​


Apa saja bidang usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi


Contoh ancaman dari dalam diri sendiri yang dapat mengganggu semangat persatuan dan kesatuan adalah…


2. hal hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika guru hendak mengembangkan kemampuan bertanya siswanya

Cultuur procenten dilaksanakan pada masa tanam paksa Oleh Van Den Bosch. Untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa, Belanda menyandarkan pada sistem tradisional dan feodal. Para bupati dipekerjakan sebagai mandor/pengawas dalam tanam paksa. Para bupati sebagai perantara tinggal meneruskan perintah dari pejabat Belanda. Agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonial memberikan perangsang yang di sebut Cultuur Procenten. Cultuur Procenten adalah bonus dalam persentasi tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para bupati, dan kepala desa apabial hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan. Cultuur procenten dimanfaatkan oleh para bupati dan kepala desa untuk mendapatkan hadiah sebanyak – banyaknya. Hal ini menjadi penyimpangan. Karena salah satu aturan tanam paksa adalah setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. Kenyataannya kelebihan itu tidak dikembalikan tetapi tetap disetorkan kepada pengawas dan bahkan mereka dipaksa menanam sebanyak- banyaknya agar para bupati dan kepala desa mendapat cultuur procenten sebanyak- banyaknya. Tanam paksa menjadi era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Sementara rakyat sengsara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Cultuur Procenten dimanfaatkan oleh para bupati maupun kepala desa untuk mendapatkan bonus sebanyak-banyaknya

Tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh gubernur Hindia Belanda yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes Van de Bosch. Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.

Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi (kerja paksa) yang disebut Cultuur stelsel. Cultuur stelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam.  Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan.

Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

Baca juga: Gardu Ini Saksi Bisu Era Tanam Paksa

Tujuan sistem tanam paksa atau Cultuur stelsel adalah memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, yang tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelsel)

Aturan Tanam Paksa

Baca :   Kata Penghubung Yang Digunakan Dalam Kalimat Tersebut Yaitu

Sistem tanam paksa yang dilaksanakan memiliki aturan-aturan sebagai berikut:

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.

2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.

4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

5. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.

6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan tanam paksa (cultur stelsel) banyak terjadi PENYIMPANGAN, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Dalam pelaksanaannya itu, tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini terjadi karena PENGUASA LOKAL (baca lurah dll) tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten. Cultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.


Page 2

Tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh gubernur Hindia Belanda yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes Van de Bosch. Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.

Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi (kerja paksa) yang disebut Cultuur stelsel. Cultuur stelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam.  Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan.

Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

Baca juga: Gardu Ini Saksi Bisu Era Tanam Paksa

Tujuan sistem tanam paksa atau Cultuur stelsel adalah memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, yang tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelsel)

Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang dilaksanakan memiliki aturan-aturan sebagai berikut:

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.

2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.

4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

5. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.

6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).

Baca :   Jelaskan Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat Dan Daerah

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan tanam paksa (cultur stelsel) banyak terjadi PENYIMPANGAN, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Dalam pelaksanaannya itu, tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini terjadi karena PENGUASA LOKAL (baca lurah dll) tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten. Cultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.

Lihat Sosbud Selengkapnya


Page 3

Tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh gubernur Hindia Belanda yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes Van de Bosch. Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.

Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi (kerja paksa) yang disebut Cultuur stelsel. Cultuur stelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam.  Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan.

Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

Baca juga: Gardu Ini Saksi Bisu Era Tanam Paksa

Tujuan sistem tanam paksa atau Cultuur stelsel adalah memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, yang tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelsel)

Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang dilaksanakan memiliki aturan-aturan sebagai berikut:

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.

2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.

4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

5. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.

6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan tanam paksa (cultur stelsel) banyak terjadi PENYIMPANGAN, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.

Baca :   Buatlah Gambar Lapangan Bola Basket Beserta Ukurannya

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Dalam pelaksanaannya itu, tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini terjadi karena PENGUASA LOKAL (baca lurah dll) tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten. Cultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.

Lihat Sosbud Selengkapnya


Page 4

Tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh gubernur Hindia Belanda yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes Van de Bosch. Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.

Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi (kerja paksa) yang disebut Cultuur stelsel. Cultuur stelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam.  Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan.

Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

Baca juga: Gardu Ini Saksi Bisu Era Tanam Paksa

Tujuan sistem tanam paksa atau Cultuur stelsel adalah memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, yang tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Sistem Tanam Paksa (Cultur Stelsel)

Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang dilaksanakan memiliki aturan-aturan sebagai berikut:

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.

2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.

4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

5. Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.

6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).

7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan tanam paksa (cultur stelsel) banyak terjadi PENYIMPANGAN, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Dalam pelaksanaannya itu, tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini terjadi karena PENGUASA LOKAL (baca lurah dll) tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten. Cultuur procenten atau prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa (penguasa pribumi, kepala desa) yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu.

Lihat Sosbud Selengkapnya

Apakah Yang Dimaksud Dengan Cultuur Procenten

Source: https://hasilcopa.com/apa-yang-dimaksud-cultuur-procenten

Artikel Terkait

Leave a Comment